Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung turun ke pemukiman warga guna mendiskusikan proyek sodetan sungai Ciliwung. Dalam hal normalisasi sungai ini, ia enggan menyampaikan kabar lewat media sosial untuk mencegah simpang siur informasi.

"Saya tidak akan berkomunikasi dengan warga lewat media, kenapa? Saya ingin menghormati warga. Biarkan warga mendengar rencana kita langsung dari kami bukan dengan baca dari media," ucap Anies di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2018).

Meski tak membeberkan secara rinci, Anies ingin proyek sodetan ini dapat berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari warga tanpa adanya kabar yang simpang siur. Mantan Mendikbud ini ingin membuka mulut bila kedua belah pihak yakni dirinya dan warga menemukan titik terang soal program pengelolaan air ini.

"Warga sudah datang ketemu saya dengan tokoh-tokoh masyarakatnya dengan penasihat hukumnya. Tapi ini demi kebaikan bersama tuntaskan semua pembicaraan sampai sudah selesai baru nanti. Sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran. Semata-mata untuk kebaikan warga agar program berjalan dengan baik," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta warga Bidara Cina tak egois terkait lahan untuk kelanjutan proyek sodetan Sungai Ciliwung. Pasalnya, proyek sodetan Kali Ciliwung ini terhambat karena lahan di Bidara Cina ditempati warga. Pihaknya ingin melakukan percepatan agar proyek sodetan itu segera rampung namun masih terkendala lahan. Terlebih lahan di Bidara Cina juga sebagian milik Pemprov DKI Jakarta tapi dikuasai masyarakat. Untuk itu, menurutnya perlu ada kesepakatan supaya tidak terjadi kasus hukum yang berlarut-larut.

"Kita ingin mencari sebuah format bagaimana masyarakat bisa setuju untuk merelakan tanahnya untuk fasilitas yang akan dinikmati seluruh publik Jakarta. Jadi kita enggak boleh egois juga," jelas Sandi di Balai Kota, Jumat (9/2).

Sandi berharap pengendalian banjir sangat dibantu dengan adanya sodetan. Dengan adanya sodetan, air kiriman dari hulu bisa dikelola dengan baik sehingga tidak meluap dan menyebabkan banjir. Karena itulah pemerintah dan warga perlu bekerja sama.

Sandi melanjutkan, jika nanti lahan tersebut diambil Pemprov DKI, kemungkinan warga tak akan mendapatkan ganti rugi. Namun, hal itu perlu dipertimbangkan karena mereka sudah tinggal di situ dalam jangka waktu yang lama.